Forum Konsultasi Publik, Sarana Polres Trenggalek Wujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas

Polres Trenggalek – Jajaran Kepolisian Resor Trenggalek terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berada di bawah naungannya. Salah satunya adalah dengan menggelar acara Forum Konsultasi Publik. Jumat, (12/9).

Acara yang diselenggarakan di Rupatama Mapolres Trenggalek ini menghadirkan seluruh satuan pelayanan serta perwakilan mayarakat dari berbai kalangan, seperti akademisi, wartawan dan media, hingga tokoh masyarakat, pemuda dan komunitas lainnya yang bersentuhan dengan aspek pelayanan publik kepolisian.

Kapolres Trenggalek AKBP Ridwan Maliki, S.H., S.I.K., M.I.K., dalam sambutannya saat membuka acara menegaskan bahwa kegiatan ini rutin digelar minimal 1 kali dalam setahun. Tujuannya adalah untuk menggali pendapat dan opini masyarakat terkait dengan SOP pelayanan publik.

“Sarana dialog antara pelayanan publik dengan masyarakat. Forum ini juga untuk membangun sinergi antara Kepolisian dengan masyarakat serta memastikan apakah SOP pelayanan publik yang ada masih relevan atau kah memerlukan perubahan.” Ungkapnya.

AKBP Ridwan menuturkan, selama kurun waktu beberapa tahun terakhir, pelayanan publik Polres Trenggalek telah sukses meraih predikat A atau kategori pelayanan prima dari Mabes Polri maupun Kemenpan-RB.

Hal ini tentu berkat kerja keras semua pihak, termasuk diantaranya adalah masyarakat Kabupaten Trenggalek. Prestasi tersebut tentunya wajib dipertahankan dan terus ditingkatkan, dimana salah satu faktor pendukungnya adalah taat SOP.

Dalam forum ini lanjut AKBP Ridwan, beberapa SOP pelayanan publik yang didiskusikan meliputi antara lain, pelayanan sidik jari Satreskrim, Pelayanan SIM Satpas Satlantas, kemudian Satintelkam terkait SKCK dan SPKT tentang penerimaan pengaduan dan laporan.

Disamping itu, pihaknya juga membahasa dan menerima masukan soal penyederhanaan prosedur, kecepatan dan ketepatan, profesionalisme SDM yang di front liner, penerimaan tamu, fasilitas dan aksebilitas. Setiap pelayanan publik harus di evaluasi untuk mengangkat nilai kepuasan penerima layanan termask diantaranya  inovasi layanan.

“Hasil dari diskusi dan masukan dari berbagai kalangan ini nantinya akan kita gunakan sebagai dasar untuk menerbitkan SOP baru yang benar-benar relevan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Tentunya tetap mengaju pada aturan dasar yang sudah ada.” Pungkasnya.